Jakarta, Kominfo – Guna menghubungkan jaringan interkonektivitas antar wilayah di tingkat kabupaten dan kota, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya melalui Program Palapa Ring. Bahkan, ada beberapa program yang disiapkan untuk mempercepat digitalisasi daerah.
“Di era transformasi digital, infrastruktur menjadi sangat menarik bahwa sebenarnya kalau kita melihat keterhubungan interkonektivitasnya saat ini, Palapa Ring sudah menghubungkan 100% jaringan telekomunikasi di tingkat kabupaten dan kota,” tutur Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggono dalam sesi diskusi Elektronifikasi Digitalisasi Bansos G2P 4.0, Sinergi Implementasi P2DD, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (07/04/2021).
Meski sudah terhubung, menurut Direktur Bambang, Pemerintah Indonesia hingga kini masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghubungkan seluruh desa. Menurutnya, penyediaan akses telekomunikasi perlu didukung dengan ketersediaan listrik pada lokasi-lokasi yang diharapkan.
Mewakili Dirjen Aptika dalam diskusi itu, Direktur LAIP menjelaskan percepatan transformasi digital yang ditekankan Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun 2020 yang lalu.
“Bapak Presiden sudah memberikan direktif untuk melakukan percepatan transformasi. Point pertama beliau adalah memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia itu terhubung dengan sistem telekomunikasi yang handal,” jelasnya.
Direktur Bambang mengatakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden, Menkominfo Johnny G. Plate telah menargetkan tahun 2023 mendatang 12.548 desa yang saat ini belum terjangkau sinyal 4G, nantinya bisa menikmati sinyal internet 4G.
“Dan saat ini sudah proses mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari para menteri terkait. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan infrastruktur, sebenarnya telekomunikasi menjadi salah satu hal yang mendasar. Tetapi, dalam konteks transformasi digital di bidang elektronifikasi pemda ini ada satu hal yang menarik karena sifatnya sangat ekosistemik,” paparnya.
Tiga Dukungan Ekosistem
Direktur LAIP memaparkan tiga poin hal yang perlu disiapkan untuk mendukung ekosistem yang ada di Indonesia berkaitan dengan transformasi digital.
“Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pemerintah memastikan bahwa secara regulasi itu mendukung. Ada tiga ekosistem yang kita perhatikan, yang pertama adalah bahwa salah satu faktor yang bisa menjamin suksesnya P2DD ini adalah terkait dengan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo membangun roadmap untuk melakukan digitalisasi di masyarakat atau digital society. Hal itu ditujukan untuk mendorong supaya masyarakat bisa menggunakan TIK dengan baik, bijak, handal dan bertanggung jawab.
“Yang kedua adalah kita mendorong agar masyarakat ini kemudian bisa memanfaatkan dunia usaha untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kita sebut dengan digital ekonomi,” jelas Direktur Bambang.
Kemudian, pada poin ketiga dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin bahwa pemerintah sebagai motor penggerak utama dalam hal ini juga bisa mampu mengimbangi pertumbuhan revolusi industri 4.0, sehingga program P2DD ini mampu berjalan dengan baik yang disebut dengan Digital Government.
“Beberapa hal ini kemudian kita kemas dalam sebuah program nasional, kebetulan sudah dikeluarkan juga Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kebijakan serta Perpres tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini kita kombinasikan semuanya dalam melalui tim koordinasi SPBE dan tim koordinasi Satu Data Indonesia, kita kemas agar menjadi suatu ekosistem yang baik,” kata Direktur LAIP.
Direktur Bambang memaparkan, langkah-langkah taktis yang sudah diakukan beberapa waktu ini diantaranya masih dalam koridor direktif Presiden Joko Widodo. “Kita mengintegrasikan seluruh sistem yang ada. Tetapi, begitu banyaknya aplikasi yang saat ini dikembangkan oleh daerah, termasuk diantaranya dalam program sistem keuangan atau penganggaran dan digital sistem di bidang finansial di pemda, itu menjadi pekerjaan tersendiri untuk bisa menyatukan,” paparnya.
Menurut Direktur LAIP, Presiden Joko Widodo memberikan direktif untuk mendorong aplikasi-aplikasi sejenis itu kita kembangkan menjadi aplikasi nasional, sehingga upaya Indonesia untuk mengintegrasikan ribuan aplikasi menjadi lebih sederhana.
“Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah penyediaan Data Center Nasional. Telekomunikasi menjadi dasar, tetapi yang menjadi penting juga kita perhatikan adalah bagaimana menjamin agar P2DD ini bisa berlangsung dengan Service Level Agreemen (SLA) yang tinggi,” tegasnya.
Direktur Bambang menyatakan beberapa kendala yang masih dihadapi saat ini misalnya, begitu banyak Pusat Data yang berada di lingkungan pemerintah sehingga data tersebar di mana-mana. “Belum lagi, Data Center yang yang ada di Pemda itu yang kita harapkan bisa nyala 24 jam, ternyata ada gangguan listrik misalnya. Kenapa? Karena faktor kemampuan untuk mengelola pusat data yang mungkin belum handal atau memang infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut yang kurang maksimal,” jelasnya.
Menurut Direktur LAIP dengan adanya risiko-risiko seperti itu, Pemerintah mengambil kebijakan Program Penyediaan Pusat Data Nasional.
“Dengan program seperti ini, maka kekhawatiran bahwa daerah perlu belanja IT ini bisa dihemat dengan menggunakan PDN. Maka risiko keamanan, risiko pembiayaan tambahan bisa kita tekan dan sekaligus datanya bisa menjadi satu,” tandasnya.
Hadir dalam acara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng; Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang; Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir; Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian; serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto. (hm.ys)