Ranai, Kominfo – Sesuai dengan agenda Nawa Cita, pemerintah melaksanakan pembangunan dari wilayah pinggiran dengan tujuan memastikan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air. “Apabila kita menyebutkan konsep Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni membangun dari daerah pinggiran yang disebut Program Nawacita. Ini bermanfaat untuk memeratakan pembangunan di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke,” jelas Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat menyampaikan keterangan pers usai melakukan seluruh rangkaian acara kunjungan kerja di Ranai, Kabupaten Natuna, dalam rangka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (GERBANGDUTAS)di Lanud TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna, Rabu (8/3/2017).
Menkopolhukam bersama lima menteri teknis, yakni Menkominfo, Menhan, Menhub, MenPUPR, dan Mendagri serta unsur lembaga lainnya yang diwakili bersama Pemprov. Kepulauan Riau dan Pemkab. Natuna melakukan kunjungan kerja selama sehari, menambahkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan dilakukan dengan satu program yang terencana, terorganisir dengan baik yang disinkronkan dengan berbagai program pembangunan dari kementerian/lembaga.
“Oleh karena itu, Pemerintah mencanangkan Gerbangdutas 2017 dengan anggaran senilai Rp 17,4 trilyun yang mana untuk Kepulauan Riau sendiri mendapatkan anggaran sejumlah Rp 1,4 Triliun lebih,” tandas Wiranto.
“Pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan juga berorientasi pada tiga konsep. Pertama, masuk pada konsep pertahananan wilayah. Kedua, masuk pada konsep pemerataan kesejahteraan masyarakat dan ketiga, masuk dalam konsep pelesterian lingkungan,” ujar Menkopolhukam.
Menkopolhukam juga menandaskan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Kantor Lintas Perbatasan di Entikong bahwa pembangunan perbatasan terutama membangun pos lintas batas tidak hanya terpaku pada membangun secara fisik pos-pos tesebut, tetapi di dalamnya terkandung satu niat untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat marbatat dan kehormatan bangsa.
“Presiden melihat ada saat di masa lalu, ada kesenjangan kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah perbatasan negara lain. Terjadi satu paradoks perbedaan yang sangat menyolok, daerah Indonesia itu kumuh, miskin sementara seberang sana gemerlap dan cukup menjanjikan. Oleh karena itu, Presiden kemudian ingin membalik kondisi itu. Perbatasan Indonesia harus lebih hebat dari wilayah tetangga. Dan itu dimulai dengan pembangunan pos lintas batas negara. Sekarang sudah tujuh pos lintas batas diselesaikan,” ungkap Menkopolhukam Wiranto.
Menurut Wiranto, jika Presiden mengamati perkembangan ekonomi suatu daerah selalu menyampaikan agar memahami core-bussiness di daerah itu harus ditemukan. “Jangan kemudian semua ingin diraup atau dikembangkan pasti akan sulit, tetapi apa fokusnya, core-bussiness-nya. Kalau daerah itu ada peternakan itu yang dikembangkan atau turisme dan lain sebagainya. Begitu pula untuk Natuna dicarikan core-bussiness-nya, apakah turisme, pertanian, perkebunan kemudian akan didukung sepenuhnya sehingga akan menambah pendapatan daerah dan perekonomian daerah bisa tumbuh,” jelasnya. (dps)