Sumbawa Barat, NTB- Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, yang juga merangkap sebagai Ketua Umum AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi), membuka kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI, yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bertempat di Whale and Waves Resort Sumbawa Barat, kegiatan tersebut diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 3 s.d. 4 Maret 2020. Turut pula hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur NTB, Anggota DPR dan DPD RI Dapil NTB, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai tuan rumah, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Pritasari, MQIH, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, dr. Imran Agus Nur Ali, Sp.Ko, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman Kemen Bappenas/PPN, Tri Dewi Virgiyanti, ST, MKM, Direktur Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan KemenPUPR, Ir. Prasetyo, M.Eng, Perwakilan UNICEF Indonesia, Mr. Robert, Duta Sanitasi, Ikke Nurjanah, serta kepala daerah Anggota AKKOPSI dan unsur Forkompimda Provinsi serta Kabupaten Sumbawa Barat.
Pelaksanaan AHL diawali dengan acara welcome dinner. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Jambi beserta tamu undangan lainnya, dijamu dalam upacara adat masyarakat Sumbawa Barat. Salah satunya dengan pemasangan penutup kepala khas Sumbawa.
Pada puncak pelaksanaan AHL, dilaksanakan kegiatan Lesson Learning Kabupaten/Kota yang sukses menjadi “Champion”, yaitu daerah yang sukses menerapkan STBM (Sanitasi Tuntas Berbasis Masyarakat) didaerahnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum AKKOPSI, Syarif Fasha menceritakan sejarah singkat kehadiran AKKOPSI sebagai organisasi daerah terbesar di Indonesia, sebagai wadah kepedulian pemimpin daerah dalam membangun sanitasi, sebagai hal vital dalam pembangunan daerah.
“AKKOPSI lahir 10 tahun lalu, dimulai dengan Deklarasi Jambi oleh 12 Wali Kota se-Indonesia, dimana salah satunya adalah Presiden RI saat ini, Joko Widodo, yang pada masa itu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada awalnya aliansi ini hanya beranggotakan pemerintah kota, namun berkembang dengan bergabungnya pemerintah kabupaten di Indonesia. Saat ini jumlah anggota AKKOPSI terbanyak di Indonesia, yaitu 492 Pemda Kota/Kabupaten se-Indonesia. Aliansi ini bukan bersifat top down, bukan berdiri atas instruksi pemerintah, namun murni karena kepedulian kepala daerah akan pentingnya sanitasi dalam masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkap Wali Kota Syarif Fasha.
Wali Kota Fasha juga menjelaskan bahwa sejatinya pembangunan sanitasi harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan daerah, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Isu sanitasi begitu penting saat ini, namun seringkali terlupakan, karena kepala daerah seringkali terjebak pada paradigma pembangunan hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, jalan, gedung dan lainnya. Melalui AKKOPSI, kepala daerah sudah sangat peduli dengan sanitasi, membangun lingkungan, membangun sarana air bersih, sebagai kebutuhan yang sangat mendasar, dan dilakukan dari hulu,” tambah Wali Kota Jambi dua periode itu.
Lebih lanjut, Fasha menyampaikan bahwa urusan sanitasi, lingkungan dan air bersih, saat ini menjadi concern arah pembangunan yang sangat penting, mendasar dan tidak boleh dinomor duakan dalam perencanaan proses pembangunan daerah.
“Kami butuh dukungan dari pemerintah pusat, dalam bentuk program riil, langsung menyasar pada kebutuhan pemda akan sanitasi. Jadikan AKKOPSI sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, untuk membangun budaya bersih dan sehat ditengah masyarakat. Sehingga kedepan, tidak ada lagi kita temui bayi lahir stunting, angka kematian ibu melahirkan, dan permasalahan kesehatan lainnya pada masyarakat,” pungkas Fasha.
AKKOPSI sendiri saat ini telah menjelma sebagai wadah pemerintah daerah yang kuat dan bergengsi, serta telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, maupun organisasi internasional seperti PBB, melalui badan WHO dan UNICEF.
Yang menarik dalam kunjungan Wali Kota Fasha di Kabupaten Sumbawa kali ini adalah begitu besarnya antusias warga setempat atas kehadiran orang nomor satu di Kota Jambi itu. Bagaimana tidak, nama besar Fasha rupanya telah santer terdengar hingga di Kabupaten Sumbawa Barat, karena banyak masyarakat asli, maupun suku Bugis yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Barat tersebut, berasal dari Makassar dan Jambi.
Spanduk dan baligho yang memuat foto Wali Kota Jambi itupun, bertebaran di pelosok Kabupaten Sumbawa Barat, menampilkan ucapan selamat datang dan suka cita masyarakat Sumbawa Barat.
Berbicara tentang kesehatan lingkungan, saat ini Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai peran penting dalam mendukung gerakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan Pemkot Jambi dalam membangun sanitasi berkelanjutan tidak perlu diragukan lagi. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha, pembangunan sanitasi aman telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Selain itu, Pemkot Jambi juga telah mendeklarasikan penandatangan komitmen bersama seluruh stakeholder di Kota Jambi untuk mewujudkan kelurahan ODF (Open Defication Free) atau Kelurahan Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan adanya deklarasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit yang berbasis lingkungan di wilayah Kota Jambi.
Hasilnya cukup menggembirakan. Saat ini angka ODF di Kota Jambi telah mencapai 97%. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Wali Kota Fasha untuk memberdayakan Ketua RT dan kelompok masyarakat, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya dan dampak dari ODF, serta membudayakan PHBS di tengah masyarakat.
Manajemen pengelolaan dan penanganan sampah ditingkat hulu/sumber pun telah mencapai hasil yang baik, yaitu melalui mekanisme budaya pemilahan sampah ditingkat sumber dan pada rumah tangga.
Selain telah menciptakan beberapa kebijakan dan membuat peraturan yang pro lingkungan, Kota Jambi juga telah menginisiasi pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu dengan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik pada usaha ritel dan dengan mendorong upaya pengomposan sampah menjadi energi ramah lingkungan.
Saat ini, usaha ritel, supermarket, toserba swalayan dan restoran telah dilarang menyediakan kantong plastik bagi konsumen. Masyarakat diedukasi untuk memakai dan membawa sendiri kantong ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang kali.
Bahkan untuk upaya pemanfaatan sampah menjadi energi, Pemkot Jambi ini telah menjadi percontohan dan pilot project di Indonesia. Melalui badan PBB UNESCAP, Kota Jambi menjadi Kota di Indonesia yang mengadopsi program Waste to Energy atau Integrated Resource Recovery Center (IRRC), dalam menghasilkan energi gas dan listrik ramah lingkungan yang dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat sekitar.
Kota Jambi juga saat ini telah mendapat bantuan asing untuk pembangunan Emission Reduction in Cities (ERiC) Programme Solid Waste Management di Kota Jambi dengan sistem Sanitary Landfill, bertempat di kawasan TPA Talang Gulo untuk mengolah sampah dengan konsep go green dan ramah lingkungan.
Kota Jambi juga telah mendapatkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 625 milyar Rupiah untuk pembangunan IPAL dengan Sewerage System yang berlokasi di Kecamatan Jambi Timur, serta bantuan yang bersumber dari lembaga PBB UN Habitat untuk penataan kawasan kumuh di Kota Jambi.
Sumber: Bagian Humas Setda Kota Jambi