Hadapi Tekanan Inflasi, Fasha Siapkan Rencana Kontingensi Untuk Kota Jambi

JAMBI- Provinsi Jambi didera inflasi tertinggi pada Agustus lalu. Provinsi Jambi menempati posisi tertinggi dengan inflasi diangka 8,55% (yoy), disusul Provinsi Sumatera Barat diangka 8,01% (yoy), Provinsi Bangka Belitung diangka 7,77% (yoy), Provinsi Riau diangka 7, 04% (yoy) dan Provinsi Aceh diangka 6, 97% (yoy) Beberapa komoditas pangan Volatile Foods (VF), seperti cabai dan bawang menjadi penyumbang terbesar inflasi di Provinsi Jambi, selain beberapa komoditas lainnya, juga berpengaruh terhadap inflasi di Provinsi Jambi. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat untuk mengidentifikasi sumber permasalahan. Wali Kota Jambi Syarif Fasha pun telah menyusun rencana kontingensi secara bertahap untuk menyelesaikan masalah inflasi di Kota Jambi.

Sebagai langkah awal, Fasha memerintahkan jajaran Pemkot Jambi untuk melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang menghasilkan beberapa kebijakan strategis dan pembentukan satuan tugas khusus, Tim Percepatan Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Kota Jambi yang memiliki konsentrasi tugas yang lebih fokus untuk mengatasi beberapa aspek di bidang Yustisi/Penindakan Hukum, bidang pemantauan Supply dan Demand, serta bidang khusus Mitigasi Dampak.

Tim Percepatan TPID Kota Jambi telah melaksanakan beberapa langkah strategis seperti mengidentifikasi sumber tekanan inflasi di Kota Jambi dengan membangun kerjasama bersama stakeholder terkait. Tim Percepatan TPID Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan bersama pemantauan dan pengawasan pasokan Volatile Foods (VF), terutama cabai dan bawang di Pasar Induk Talang Gulo, Pasar Angso Duo dan pasar tradisional maupun modern lainnya di Kota Jambi.

Pemkot Jambi telah melakukan operasi pasar bersama TPID dan BULOG untuk beberapa komoditi yang tersedia di Gudang BULOG. Pemkot Jambi juga telah melaksanakan strategi penjualan kebutuhan pokok (produk Bulog Jambi) melalui Toko TPID Kota Jambi yang berada di Pasar Talang Banjar. Tidak hanya itu, Pemkot Jambi telah memfasilitasi tempat bongkar muat dan penyimpanan sementara pasokan pangan dari luar daerah, bertempat di Pasar Induk Talang Gulo, sebelum didistribusikan kesejumlah pasar dalam wilayah Kota Jambi.

Sebelumnya, TPID Kota Jambi telah berkoordinasi dengan para distributor untuk memproritaskan kebutuhan pangan bagi wilayah Kota Jambi, sebelum disitribusikan kedaerah lain. Pemkot Jambi juga telah memperluas kerja sama antardaerah (KAD) untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jambi. Pemkot Jambi akan menjajaki kembali peningkatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan daerah produsen Volatile Foods (VF), seperti cabai dan bawang yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam jangka pendek (1-2 bulan kedepan) Pemkot Jambi akan melakukan pembangunan infrastruktur jalan dari sentra produksi pangan ke pasar-pasar tradisional dan modern dalam Kota Jambi. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan biaya transportasi dan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dalam wilayah Kota Jambi. Tidak hanya itu, Pemkot Jambi juga mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Jambi untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Adapun langkah yang akan ditempuh adalah dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi kelompok masyarakat rentan, penciptaan lapangan pekerjaan dengan mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, baik melalui proyek infrastruktur daerah maupun belanja barang dan jasa pemerintah. Selain itu Pemkot akan memberikan subsidi pada sektor transportasi distribusi barang, sesuai aturan yang berlaku.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, Pemkot Jambi akan segera melaksanakan terobosan atau inovasi dibidang pengendalian inflasi daerah. Diantaranya dengan pencanangan gerakan urban farming “Gerakan Ayo Menanam Cabe dan Bawang di Pekarangan Rumah”, pembagian bantuan bibit cabe dan bawang kepada rumah tangga dan kelompok tani di Kota Jambi, mengarahkan dan mendorong Kelompok Wanita Tani dan Kampung Bantar disetiap kelurahan dalam Kota Jambi untuk membudidayakan pangan keluarga terutama tanaman cabe dan bawang merah, serta Pemkot Jambi akan menyiapkan sejumlah lahan produktif dibeberapa wilayah, yang akan dijadikan “Lumbung Pangan” Kota Jambi.

Untuk mendukung gerakan urban farming “Gerakan Ayo Menanam Cabe dan Bawang di Pekarangan Rumah”, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan memberikan bantuan cabai dalam polybag sebanyak 250.000 polybag dan 150.000 polybag bawang merah, yang akan menyasar kepada 50.000 KK.

Tidak hanya itu, Pemkot Jambi telah berkoordinasi dan mengajak pelaku usaha yang tergabung dalam Forum CSR Kota Jambi, untuk berpartisipasi dan membantu masyarakat Kota Jambi dengan menyalurkan CSR dalam bentuk bibit, maupun bantuan sosial komoditi penyumbang inflansi di Kota Jambi. Pemkot Jambi juga akan mengoptimalkan peran BUMD Kota Jambi untuk pengembangan model kerjasama perdagangan antar daerah.

Sejauh ini, langkah strategis dan upaya serius Pemkot Jambi melalui TPID Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan rilis dari Bank Indonesia pada September 2022, angka inflansi Kota Jambi pada bulan Juli 2022 diangka 8,55 (yoy) turun pada bulan Agustus 2022 di angka 7,77% (yoy).

Tidak hanya itu, sinergisitas Pemerintah Kota Jambi melalui TPID Kota Jambi bersama TPID Provinsi Jambi dan seluruh jajaran Forkompinda berjalan dengan baik. Tercatat harga komoditas cabe dan bawang dipasaran Kota Jambi merangkak turun. Harga komoditas pada tanggal 11 September 2022 di tingkat konsumen untuk cabe merah besar Rp.52.000 /kg, cabe rawit Rp.50.000,- /kg dan bawang merah Rp.30.000,-/kg. Penurunan harga komoditas aneka cabai didukung oleh perbaikan pasokan. Perkembangan cuaca yang lebih kondusif seiring dengan berkurangnya intensitas hujan mendukung panen yang berlangsung sejak akhir Juli 2022 lalu.

Beberapa Volatile Foods (VF) lainnya juga merangkak turun sejalan dengan peningkatan pasokan dari daerah sentra produksi dan penurunan tarif angkutan udara (AU) sejalan dengan meredanya tekanan harga avtur. Secara tahunan, inflasi IHK Agustus 2022 tercatat 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy).

Secara spasial, deflasi pada Agustus 2022 terjadi di semua wilayah. Sumatera mencatatkan deflasi

terdalam yaitu sebesar 0,67% (mtm), yang terjadi pada seluruh provinsi di wilayah Sumatera. Secara umum, komoditas utama penyumbang deflasi di wilayah Sumatera adalah aneka cabai, bawang

merah, dan minyak goreng seiring peningkatan pasokan komoditas hortikultura dari daerah sentra

produksi lokal dan Jawa serta pasokan minyak goreng yang terjaga. Kepulauan Bangka Belitung menjadi

provinsi dengan realisasi deflasi terdalam yakni sebesar 1,36% (mtm), diikuti Riau sebesar 1,23% (mtm)

dan Jambi sebesar 1,19% (mtm).