Kominfo Dukung Integrasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

18 November 2020


Bogor, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung digitalisasi sektor pengadaan barang dan jasa. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan dukungan itu berupa pengembangan, integrasi, dan harmonisasi platform elektronik penyediaan barang dan jasa.

“Integrasi pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) berdasarkan Nota Kesepakatan Kominfo dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditandatangani pada bulan Juni 2020 ini,” tuturnya ketika menjadi pembicara dalam Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga mendukung penyediaan infrastruktur dan platform berbasis komputasi awan (cloud computing). “Kami berkolaborasi bekerja sama dengan LKPP untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau yang dikenal sebagai LPSE Cloud. Serta pemberian bimbingan teknis bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian/Lembaga terkait, guna optimalisasi pemanfaatan teknologi dan platform yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa seperti SIRUP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),” paparnya.

Mengutip arahan Presiden, Menteri Kominfo menyatakan saat ini semua kementerian dan lembaga perlu membajak momentum pandemi Covid-19 untuk membangkitkan ekonomi nasional.

“Bapak Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum ini, mengambil kesempatan pada pandemi Covid-19 sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, visi tersebut direalisasikan melalui amanat akselerasi transformasi digital. “Yang mencakup pembangunan infrastruktur TIK, membuat roadmap transformasi digital, penyediaan talenta digital sumberdaya manusia digital, percepatan pembangunan pusat data nasional (PDN), hingga menyiapkan fomulasi regulasi dan skema-skema lain yang dibutuhkan,” tuturnya.

Bangun PDN untuk Super-Apps

Untuk menjawab kebutuhan adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, Kementerian Kominfo mencanangkan percepatan pembangunan Pusat Data Nasional (Government Data Center) guna mengimplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronok (SPBE) dan Kebijakan Satu Data Nasional.

“Kita sama-sama mengetahui, hingga saat ini terdapat 2.700 pusat data dan server yang dikelola oleh pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang hanya 3% diantaranya memenuhi standar global. Demikian halnya, terdapat 24.700 aplikasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang juga menyita budget yang luar biasa besar,” jelas Menteri Kominfo.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan teknologi dalam layanan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digital yang mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Usaha Bersama untuk intervensi penyiapan infrastruktur-infrastruktur dimaksud tadi adalah dalam rangka efisiensi belanja negara,” ungkap Menteri Johnny.

Menurut Menteri Kominfo salah satu wujud dari tanggung jawab implementasi ini adalah melalui percepatan pembangunan PDN dengan tingkat Tier-IV. “Atau Pusat Data Nasional dengan kualitas global yang tertinggi dengan total kapasitas prosesor 43.000 Core dan kapasitas penyimpanan 72 Petabytes. Yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2023. Saat ini kami sedang menyiapkannya,” ungkapnya.

Keberadaan PDN, menurut Menteri Johnny juga dapat memfasilitasi pengembangan super-apps yang menyederhakan 24.700 aplikasi yang ada. “Untuk pemberian layanan publik maupun sistem pemerintahan, termasuk untuk memperkuat kualitas layanan pemerintahan dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan lebih efisien,” tandasnya.

Rakornas bertema “Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan” tersebut dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. (hm.ys)

Bogor, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung digitalisasi sektor pengadaan barang dan jasa. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan dukungan itu berupa pengembangan, integrasi, dan harmonisasi platform elektronik penyediaan barang dan jasa.

“Integrasi pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) berdasarkan Nota Kesepakatan Kominfo dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditandatangani pada bulan Juni 2020 ini,” tuturnya ketika menjadi pembicara dalam Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga mendukung penyediaan infrastruktur dan platform berbasis komputasi awan (cloud computing). “Kami berkolaborasi bekerja sama dengan LKPP untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau yang dikenal sebagai LPSE Cloud. Serta pemberian bimbingan teknis bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian/Lembaga terkait, guna optimalisasi pemanfaatan teknologi dan platform yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa seperti SIRUP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),” paparnya.

Mengutip arahan Presiden, Menteri Kominfo menyatakan saat ini semua kementerian dan lembaga perlu membajak momentum pandemi Covid-19 untuk membangkitkan ekonomi nasional.

“Bapak Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum ini, mengambil kesempatan pada pandemi Covid-19 sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, visi tersebut direalisasikan melalui amanat akselerasi transformasi digital. “Yang mencakup pembangunan infrastruktur TIK, membuat roadmap transformasi digital, penyediaan talenta digital sumberdaya manusia digital, percepatan pembangunan pusat data nasional (PDN), hingga menyiapkan fomulasi regulasi dan skema-skema lain yang dibutuhkan,” tuturnya.

Bangun PDN untuk Super-Apps

Untuk menjawab kebutuhan adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, Kementerian Kominfo mencanangkan percepatan pembangunan Pusat Data Nasional (Government Data Center) guna mengimplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronok (SPBE) dan Kebijakan Satu Data Nasional.

“Kita sama-sama mengetahui, hingga saat ini terdapat 2.700 pusat data dan server yang dikelola oleh pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang hanya 3% diantaranya memenuhi standar global. Demikian halnya, terdapat 24.700 aplikasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang juga menyita budget yang luar biasa besar,” jelas Menteri Kominfo.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan teknologi dalam layanan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digital yang mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Usaha Bersama untuk intervensi penyiapan infrastruktur-infrastruktur dimaksud tadi adalah dalam rangka efisiensi belanja negara,” ungkap Menteri Johnny.

Menurut Menteri Kominfo salah satu wujud dari tanggung jawab implementasi ini adalah melalui percepatan pembangunan PDN dengan tingkat Tier-IV. “Atau Pusat Data Nasional dengan kualitas global yang tertinggi dengan total kapasitas prosesor 43.000 Core dan kapasitas penyimpanan 72 Petabytes. Yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2023. Saat ini kami sedang menyiapkannya,” ungkapnya.

Keberadaan PDN, menurut Menteri Johnny juga dapat memfasilitasi pengembangan super-apps yang menyederhakan 24.700 aplikasi yang ada. “Untuk pemberian layanan publik maupun sistem pemerintahan, termasuk untuk memperkuat kualitas layanan pemerintahan dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan lebih efisien,” tandasnya.

Rakornas bertema “Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan” tersebut dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. (hm.ys)