Pemerintah Bahas 5 Isu Strategis DETF G20 Ministerial Meeting 2020

20 Juli 2020


Jakarta, Kominfo – Pemerintah membahas lima isu strategis yang akan dibahas dalam Ministerial Meeting Digital Economy Task Force (DETF) Negara anggota G-20.  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan isu startegis yang diangkat dalam Draft Ministerial Declaration meliputi Trustworthy Artificial Intelligence (AI),  Data FlowsSmart MobilityMeasurement of the Digital Economy, dan Security in the Digital Economy.

Menteri Kominfo mengungkapkan pembahasan rumusan draft Minsiterial Declaration sudah berlangsung beberapa kali dalam pertemuan virtual yang dipimpin oleh Presidensi Kerajaan Arab Saudi. 

“Draft Ministerial Declaration akan disiapkan dan Pemerintah Indonesia, tentu dalam hal ini Kementerian Kominfo telah tiga kali mengikuti perumusan Draft Minesterial DETF 2020. Beberapa hari lagi akan ada peremuan  putaran keempat,” tutur Menteri Johnny dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Ministerial Meeting DETF 2020 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Menteri Kominfo, deklarasi DETF 2020 akan disahkan pada bulan November 2020 di Riyadh, Arab Saudi.

“Respon Indonesia dalam perundingan Ministerial Declaration yang pertama adalah trustworthy pada isu AI. Nilai-nilai pada sektor ini seperti pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan, keadaan sosial, sejalan dengan nilai-nilai ideologi falsafah Pancasila, yang juga diimplementasikan Indonesia dalam pengembangan AI,” paparnya.

Mengenai isu kedua, Menteri Johnny menyatakan bahwa Indonesia mendukung penekanan transfer data lintas negara harus tetap dijalankan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. “Isu Cross Border Data Flow ini pertama kali disampaikan pada G20 Summit 2019 di Osaka oleh Perdana Menteri Jepang,” ujarnya.

Berkaitan dengan isu Smart Mobility, Menteri Kominfo menegaskan  Indonesia mendukung secara penuh sebagai pembahasan tersebut sebagai salah satu elemen pengembangan Smart City.

Selanjutnya mengenai indikator pengukuran ekonomi digital dan keamanan informasi, Indonesia akan melakukan inventarisasi best practices negara-negara G20. “Kita juga mengetahui ekonomi digital sebelum dan pada saat COVID-19 berkembang secara dinamis dan luar biasa,” imbuhnya.

Perhatian Khusus

Dari kelima isu yang diangkat dalam forum DETF, Menteri Johnny menyatakan Indonesia memberikan perhatian khusus pada isu cross border data flow. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan kedaulatan dalam keamanan data sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Oleh karena itu, Indonesia mendorong empat hal dalam cross border data flow. Diantaranya, yang pertama Indonesia mendorong definisi data free flow with trust melalui suatu protokol arus data yang bisa diterima secara internasional,” paparnya.

Selain itu, menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan daftar kebijakan badan pemerintah, regulasi, pedoman, dan panduan teknis yang dimuat dalam dokumen G20 Task Force for Security in the Digital Economy Practices.

Hal kedua yang menjadi agenda Indonesia berkaitan dengan penerapan the principle lawfullness, fairness, dan transparency yang diadopsi dari General Data Protection Regulation Uni Eropa dan khusus terkait hal ini termuat dalam rancangan UU PDP di Indonesia. “Jadi, RUU PDP yang saat ini berproses di Komisi DPR RI, juga termasuk dengan principal of lawfullness, fairness, dan transparency,” jelas Menteri Kominfo.

Hal ketiga, Indonesia mendorong juga penggunaan prinsip resipositas dalam arus data lintas negara. Prinsip ini juga sejalan dengan RUU PDP di Indonesia khususnya terkait dengan pasal 49. “Saat ini juga pasal-pasal itu Saya kira sudah masuk ke fraksi-fraksi di DPR RI,” papar Menteri Johnny.

Sedangkan yang keempat, Menteri Kominfo menyatakan Indonesia juga turut mendorong inisiasi perundingan terkait mekanisme interoperabilitas dan transfer data guna mengantisipasi perselisihan, pembobolan, dan kebocoran data dalam proses transfer data lintas negara. 

Menurut Menteri Johnny, sejauh ini empat hal tersebut telah diakomodasi dalam draft Minestrial Statement yang terakhir. “Keempat proposisi tersebut merupakan agenda yang sejak awal didorong oleh Pemerintah Indonesia dan secara umum didukung oleh bayak negara kecuali negara sahabat kita masih sisa satu yang belum yaitu Amerika Serikat,” tandasnya.

Rapat yang dipimpin oleh  Menteri Kominfo dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Agus Hariyanto, Kepala BPPT Hammam Riza, Kepala BPS Suhariyanto, Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun, Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh. Hadir pula, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A. Pangerapan serta perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (hm.ys)

Jakarta, Kominfo – Pemerintah membahas lima isu strategis yang akan dibahas dalam Ministerial Meeting Digital Economy Task Force (DETF) Negara anggota G-20.  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan isu startegis yang diangkat dalam Draft Ministerial Declaration meliputi Trustworthy Artificial Intelligence (AI),  Data FlowsSmart MobilityMeasurement of the Digital Economy, dan Security in the Digital Economy.

Menteri Kominfo mengungkapkan pembahasan rumusan draft Minsiterial Declaration sudah berlangsung beberapa kali dalam pertemuan virtual yang dipimpin oleh Presidensi Kerajaan Arab Saudi. 

“Draft Ministerial Declaration akan disiapkan dan Pemerintah Indonesia, tentu dalam hal ini Kementerian Kominfo telah tiga kali mengikuti perumusan Draft Minesterial DETF 2020. Beberapa hari lagi akan ada peremuan  putaran keempat,” tutur Menteri Johnny dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Ministerial Meeting DETF 2020 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Menteri Kominfo, deklarasi DETF 2020 akan disahkan pada bulan November 2020 di Riyadh, Arab Saudi.

“Respon Indonesia dalam perundingan Ministerial Declaration yang pertama adalah trustworthy pada isu AI. Nilai-nilai pada sektor ini seperti pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan, keadaan sosial, sejalan dengan nilai-nilai ideologi falsafah Pancasila, yang juga diimplementasikan Indonesia dalam pengembangan AI,” paparnya.

Mengenai isu kedua, Menteri Johnny menyatakan bahwa Indonesia mendukung penekanan transfer data lintas negara harus tetap dijalankan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. “Isu Cross Border Data Flow ini pertama kali disampaikan pada G20 Summit 2019 di Osaka oleh Perdana Menteri Jepang,” ujarnya.

Berkaitan dengan isu Smart Mobility, Menteri Kominfo menegaskan  Indonesia mendukung secara penuh sebagai pembahasan tersebut sebagai salah satu elemen pengembangan Smart City.

Selanjutnya mengenai indikator pengukuran ekonomi digital dan keamanan informasi, Indonesia akan melakukan inventarisasi best practices negara-negara G20. “Kita juga mengetahui ekonomi digital sebelum dan pada saat COVID-19 berkembang secara dinamis dan luar biasa,” imbuhnya.

Perhatian Khusus

Dari kelima isu yang diangkat dalam forum DETF, Menteri Johnny menyatakan Indonesia memberikan perhatian khusus pada isu cross border data flow. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan kedaulatan dalam keamanan data sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Oleh karena itu, Indonesia mendorong empat hal dalam cross border data flow. Diantaranya, yang pertama Indonesia mendorong definisi data free flow with trust melalui suatu protokol arus data yang bisa diterima secara internasional,” paparnya.

Selain itu, menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan daftar kebijakan badan pemerintah, regulasi, pedoman, dan panduan teknis yang dimuat dalam dokumen G20 Task Force for Security in the Digital Economy Practices.

Hal kedua yang menjadi agenda Indonesia berkaitan dengan penerapan the principle lawfullness, fairness, dan transparency yang diadopsi dari General Data Protection Regulation Uni Eropa dan khusus terkait hal ini termuat dalam rancangan UU PDP di Indonesia. “Jadi, RUU PDP yang saat ini berproses di Komisi DPR RI, juga termasuk dengan principal of lawfullness, fairness, dan transparency,” jelas Menteri Kominfo.

Hal ketiga, Indonesia mendorong juga penggunaan prinsip resipositas dalam arus data lintas negara. Prinsip ini juga sejalan dengan RUU PDP di Indonesia khususnya terkait dengan pasal 49. “Saat ini juga pasal-pasal itu Saya kira sudah masuk ke fraksi-fraksi di DPR RI,” papar Menteri Johnny.

Sedangkan yang keempat, Menteri Kominfo menyatakan Indonesia juga turut mendorong inisiasi perundingan terkait mekanisme interoperabilitas dan transfer data guna mengantisipasi perselisihan, pembobolan, dan kebocoran data dalam proses transfer data lintas negara. 

Menurut Menteri Johnny, sejauh ini empat hal tersebut telah diakomodasi dalam draft Minestrial Statement yang terakhir. “Keempat proposisi tersebut merupakan agenda yang sejak awal didorong oleh Pemerintah Indonesia dan secara umum didukung oleh bayak negara kecuali negara sahabat kita masih sisa satu yang belum yaitu Amerika Serikat,” tandasnya.

Rapat yang dipimpin oleh  Menteri Kominfo dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Agus Hariyanto, Kepala BPPT Hammam Riza, Kepala BPS Suhariyanto, Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun, Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh. Hadir pula, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A. Pangerapan serta perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (hm.ys)