Pemerataan Telekomunikasi, Kunci Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

20 Juli 2020


Jakarta, Kominfo – Pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi variabel primer digitalisasi nasional. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Seminar Daring Mendorong Akselarasi Transformasi Digital dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Dirjen Ramli, dari 83 ribu desa masih ada sekitar 12 ribu desa yang belum tercover jaringan 4G. “Oleh karena itu, kita ingin mendorong ke depan bahwa yang 12 ribu ini juga terpenuhi. Prinsipnya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memberi sinyal di daerah-daerah yang termasuk wilayah NKRI ini karena itu adalah kewajiban kita semua,” ujarnya.

Selain menjaga coverage, Kementerian Kominfo juga berupaya menjaga quality of service (QoS) layanan telekomunikasi agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. “Kita meminta operator telekomunikasi selain coveragenya luas, juga menjaga quality of service,” ungkap Dirjen PPI.

Hal ketiga, yang menjadi perhatian Kementerian Kominfo berkaitan dengan levelling segmentation. Menurut Dirjen Ramli, hal itu senantiasa disampaikan ke operator untuk menjaga quality of service.

“Levelling segmentation agar produknya bisa terbeli masyarakat dan kalau terbeli masyarakat kemudian bisa digunakan untuk pendukung ekonomi digital, misalnya UMKM itu menjadi sumbangan terhadap ekonomi nasional,” papar Ramli.

Menurut Dirjen PPI, saat ini jaringan telekomunikasi serupa oksigen. Bukan lagi kebutuhan mewah dan menjadi kebutuhan pokok penopang kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini.

“Sepanjang mereka ada kita seperti merasa tidak perlu tetapi ketika tiba-tiba sinyal hilang baru kita semua merasa seperti kehilangan oksigen. Pak Menteri selalu berkali-kali mengatakan bahwa yang namanya telekomunikasi sekarang bukan lagi kebutuhan mewah. Telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok semua,” ungkapnya.

Lima Pilar Kebijakan

Dirjen PPI menyatakan Kementerian Kominfo menerapkan  lima pilar untuk mengoptimasikan peran teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan telekomunikasi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. 

“Yang pertama, bahwa yang palimg penting untuk kita ada ini adalah infrastruktur dan jaringan telekomunikasi karena ini yang menjadi urat  nadi tadi yang saya katakan sebagai oksigen,” tuturnya.

Keberadaan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang memadai akan menopang berbagai aktivitas keseharian masyarakat. “Kita berbicara apapun, berbicara online shop, bantuan tunai ke daerah dengan TI apapun semuanya kalau jaringannya tidak ada sinyal, dan tidak bagus ya tetap saja (tidak bisa),” ungkapnya. 

Mengenai pilar kedua, menurut Dirjen Ramli berkaitan dengan  jaringan dan coverage yang perlu diimbangi dengan  quality of service. “Quality of service yang kami ingin bangun adalah best quality. Kami ingin lakukan pendekatan yang lebih real adalah fitnes for use sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dirjen PPI menyatakan dalam berbagai kesempatan yang menjadi perhatian mengenai apa sebetulnya yang dibutuhkan negara ini.  Tidak hanya kualitas layanan tanpa memperhatikan harga dan kebutuhan layanan ekonomi digital lain.

“Ini yang menjadi penting bagi kita kalau quality of service kita dorong semua operator ini mempunyai standar internasional yang luar biasa itu tetapi harganya kemudian menjadi sangat mahal akan sangat menggangu penetrasi  lainnya termasuk layanan ekonomi digital kita ke depan,” tandasnya. 

Menurut Dirjen Ramli, pilar ketiga berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi nasional dalam bentuk marketplace dan online shop. 

“Program Pak Menteri untuk digitalisasi nasional untuk mengcover seluruhnya  termasuk online shop yang sekarang meningkat 400% sejak PSBB diterapkan,” ungkapnya. 

Kurir pos dan logistik disebut Dirjen PPI sebagai pilar keempat. Dalam pilar itu, Dirjen Ramli menyatakan layanan logistik menjamin barang yang dijual dalam marketplace dan online shop bisa sampai ke pembeli. “Kalau tidak ada kurirnya bagaimana sampai ke pembeli. Oleh karena itu, salah satu dukungannya adalah kurir pos dan logistik,” tegasnya.

Pemberdayaan UMKM menjadi pilar kelima agar digitalisasi nasional memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Dirjen PPI UMKM menjadi salah satu penopang penyelesaian masalah ekonomi di Indonesia.

“Salah satu yang menjadi concern kami adalah mendorong UMKM juga untuk masuk ke digitalisasi ini. Kalau kita ingin keluar dari masalah yang sangat berat ini, salah satunya dengan memberdayakan UMKM dan mendorong adaptasi UMKM ke arah digital karena UMKM yang tidak digital akan ditinggalkan saat ini,” jelasnya.

Dalam seminar daring, Dirjen Ramli menyatakan Kementerian Kominfo juga mengampanyekan agar masyarakat dapat cerdas memanfaatkan jaringan dan perangkat telekomunikasi. “Kami memiliki Program Masyarakat Cerdas Bertelekomunikasi untuk menghindari fraud, penipuan dan lain-lain. Tapi juga untuk mengakselarasi, mengedukasi adaptasi masyarakat memasuki digital,” paparnya.

Acara seminar daring hari pertama menghadirkan tiga narasumber yang membahas tentang Peran Infrastruktur TIK. Selain Dirjen PPI hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Anang Latif. 

Jakarta, Kominfo – Pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi variabel primer digitalisasi nasional. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Seminar Daring Mendorong Akselarasi Transformasi Digital dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Dirjen Ramli, dari 83 ribu desa masih ada sekitar 12 ribu desa yang belum tercover jaringan 4G. “Oleh karena itu, kita ingin mendorong ke depan bahwa yang 12 ribu ini juga terpenuhi. Prinsipnya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memberi sinyal di daerah-daerah yang termasuk wilayah NKRI ini karena itu adalah kewajiban kita semua,” ujarnya.

Selain menjaga coverage, Kementerian Kominfo juga berupaya menjaga quality of service (QoS) layanan telekomunikasi agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. “Kita meminta operator telekomunikasi selain coveragenya luas, juga menjaga quality of service,” ungkap Dirjen PPI.

Hal ketiga, yang menjadi perhatian Kementerian Kominfo berkaitan dengan levelling segmentation. Menurut Dirjen Ramli, hal itu senantiasa disampaikan ke operator untuk menjaga quality of service.

“Levelling segmentation agar produknya bisa terbeli masyarakat dan kalau terbeli masyarakat kemudian bisa digunakan untuk pendukung ekonomi digital, misalnya UMKM itu menjadi sumbangan terhadap ekonomi nasional,” papar Ramli.

Menurut Dirjen PPI, saat ini jaringan telekomunikasi serupa oksigen. Bukan lagi kebutuhan mewah dan menjadi kebutuhan pokok penopang kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini.

“Sepanjang mereka ada kita seperti merasa tidak perlu tetapi ketika tiba-tiba sinyal hilang baru kita semua merasa seperti kehilangan oksigen. Pak Menteri selalu berkali-kali mengatakan bahwa yang namanya telekomunikasi sekarang bukan lagi kebutuhan mewah. Telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok semua,” ungkapnya.

Lima Pilar Kebijakan

Dirjen PPI menyatakan Kementerian Kominfo menerapkan  lima pilar untuk mengoptimasikan peran teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan telekomunikasi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. 

“Yang pertama, bahwa yang palimg penting untuk kita ada ini adalah infrastruktur dan jaringan telekomunikasi karena ini yang menjadi urat  nadi tadi yang saya katakan sebagai oksigen,” tuturnya.

Keberadaan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang memadai akan menopang berbagai aktivitas keseharian masyarakat. “Kita berbicara apapun, berbicara online shop, bantuan tunai ke daerah dengan TI apapun semuanya kalau jaringannya tidak ada sinyal, dan tidak bagus ya tetap saja (tidak bisa),” ungkapnya. 

Mengenai pilar kedua, menurut Dirjen Ramli berkaitan dengan  jaringan dan coverage yang perlu diimbangi dengan  quality of service. “Quality of service yang kami ingin bangun adalah best quality. Kami ingin lakukan pendekatan yang lebih real adalah fitnes for use sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dirjen PPI menyatakan dalam berbagai kesempatan yang menjadi perhatian mengenai apa sebetulnya yang dibutuhkan negara ini.  Tidak hanya kualitas layanan tanpa memperhatikan harga dan kebutuhan layanan ekonomi digital lain.

“Ini yang menjadi penting bagi kita kalau quality of service kita dorong semua operator ini mempunyai standar internasional yang luar biasa itu tetapi harganya kemudian menjadi sangat mahal akan sangat menggangu penetrasi  lainnya termasuk layanan ekonomi digital kita ke depan,” tandasnya. 

Menurut Dirjen Ramli, pilar ketiga berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi nasional dalam bentuk marketplace dan online shop. 

“Program Pak Menteri untuk digitalisasi nasional untuk mengcover seluruhnya  termasuk online shop yang sekarang meningkat 400% sejak PSBB diterapkan,” ungkapnya. 

Kurir pos dan logistik disebut Dirjen PPI sebagai pilar keempat. Dalam pilar itu, Dirjen Ramli menyatakan layanan logistik menjamin barang yang dijual dalam marketplace dan online shop bisa sampai ke pembeli. “Kalau tidak ada kurirnya bagaimana sampai ke pembeli. Oleh karena itu, salah satu dukungannya adalah kurir pos dan logistik,” tegasnya.

Pemberdayaan UMKM menjadi pilar kelima agar digitalisasi nasional memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Dirjen PPI UMKM menjadi salah satu penopang penyelesaian masalah ekonomi di Indonesia.

“Salah satu yang menjadi concern kami adalah mendorong UMKM juga untuk masuk ke digitalisasi ini. Kalau kita ingin keluar dari masalah yang sangat berat ini, salah satunya dengan memberdayakan UMKM dan mendorong adaptasi UMKM ke arah digital karena UMKM yang tidak digital akan ditinggalkan saat ini,” jelasnya.

Dalam seminar daring, Dirjen Ramli menyatakan Kementerian Kominfo juga mengampanyekan agar masyarakat dapat cerdas memanfaatkan jaringan dan perangkat telekomunikasi. “Kami memiliki Program Masyarakat Cerdas Bertelekomunikasi untuk menghindari fraud, penipuan dan lain-lain. Tapi juga untuk mengakselarasi, mengedukasi adaptasi masyarakat memasuki digital,” paparnya.

Acara seminar daring hari pertama menghadirkan tiga narasumber yang membahas tentang Peran Infrastruktur TIK. Selain Dirjen PPI hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Anang Latif.