Tidak Hanya Konektivitas, Kominfo Jamin Kualitas Layanan TIK

20 Juli 2020


Jakarta, Kominfo – Penyediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, khususnya di Daerah Tertinggal, Terpencil dan Terdepan (3T) memiliki tantangan tersendiri. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memastikan pemerataan, tidak saja konektivitas tapi juga kualitas layanan.

“Infrastruktur TIK memang menjadi sebuah kebutuhan. Bahwa ketika semua orang teriak membutuhkan bukan cuman konektivitas tetapi memerlukan juga kualitas dari jaringan TIK yang ada,” tutur Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif dalam Seminar Daring Mendorong Akselerasi Transformasi Digital, dari Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Dirut BAKTI Kominfo, selama masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak semua masyarakat mendapatkan hak yang sama, yakni penggunaan akses internet dengan kualitas yang baik seperti di pusat kota atau ibukota provinsi.

Dirut Anang mengutip beberapa pemberitaan media mainstream yang mengisahkan bagaimana masyarakat di wilayah 3T harus mencari sinyal sampai harus naik ke atas pohon dan gunung.

“Ada cerita naik pohon, ada pohon sinyal, ada gunung sinyal yang sempat viral dalam beberapa media, ini membuat bahwa kami BAKTI Kominfo sebagai kepanjangan Kementerian Kominfo untuk persoalan infrastruktur TIK mendapatkan sebuah mandat, bagaimana kami bisa menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan adanya infrastruktur TIK ini,” tuturnya.

Dirut BAKTI Kominfo menjelaskan tugas utama penyelesaian infrastruktur TIK sepenuhnya dilakukan operator telekomunikasi, baik BUMN maupun badan usaha swasta lainnya, “Mereka bahu membahu sejak awal tahun 1990. Semua persoalan akses internet tersebut setidaknya mencapai teknologi 4G hingga ke desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Meskipin demikian, Dirut Anang menyatakan masih ada desa dan kelurahan yang belum memiliki akses telekomunikasi dan internet yang layak. “Sayangnya ada sekitar 15 persen desa/kelurahan, lebih dari 83 ribu desa/kelurahan yang sinyalnya katakanlah istilahnya kurang layak khususnya untuk layanan internet, di mana layanan internet ini memerlukan teknologi minimal 2,5G dan 3G, tapi lebih sempurna lagi kalau 4G,” tuturnya.

Mengutip data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirut BAKTI Kominfo menyebutkan, sekitar 12.548 desa yang belum mendapatkan layanan 4G. “Dan BAKTI diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan 3.435 desa atau kelurahan lainnya di non 3T, Kementerian Kominfo intens melakukan koordinasi dengan operator seluler agar bisa menyelesaikan,” tuturnya.

Dirut Anang mengakui target pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia cukup menantang. Apalagi di akhir tahun 2022 ditargetkan semua persoalan berkaitan dengan sinyal, khususnya layanan seluler 4G bisa hadir di 15 persen desa tadi.

“Saudara-saudara kita bisa menikmati. Setidaknya di awal tahun 2023, semuanya bisa menggunakan internet secara layak dan tentunya kualitas yang sangat memadai,” tegasnya.

Acara seminar daring hari pertama menghadirkan tiga narasumber yang membahas tentang Peran Infrastruktur TIK. Selain Dirut BAKTI Kominfo, hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Infomatika Ahmad M. Ramli dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail.

Jakarta, Kominfo – Penyediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, khususnya di Daerah Tertinggal, Terpencil dan Terdepan (3T) memiliki tantangan tersendiri. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memastikan pemerataan, tidak saja konektivitas tapi juga kualitas layanan.

“Infrastruktur TIK memang menjadi sebuah kebutuhan. Bahwa ketika semua orang teriak membutuhkan bukan cuman konektivitas tetapi memerlukan juga kualitas dari jaringan TIK yang ada,” tutur Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif dalam Seminar Daring Mendorong Akselerasi Transformasi Digital, dari Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Dirut BAKTI Kominfo, selama masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak semua masyarakat mendapatkan hak yang sama, yakni penggunaan akses internet dengan kualitas yang baik seperti di pusat kota atau ibukota provinsi.

Dirut Anang mengutip beberapa pemberitaan media mainstream yang mengisahkan bagaimana masyarakat di wilayah 3T harus mencari sinyal sampai harus naik ke atas pohon dan gunung.

“Ada cerita naik pohon, ada pohon sinyal, ada gunung sinyal yang sempat viral dalam beberapa media, ini membuat bahwa kami BAKTI Kominfo sebagai kepanjangan Kementerian Kominfo untuk persoalan infrastruktur TIK mendapatkan sebuah mandat, bagaimana kami bisa menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan adanya infrastruktur TIK ini,” tuturnya.

Dirut BAKTI Kominfo menjelaskan tugas utama penyelesaian infrastruktur TIK sepenuhnya dilakukan operator telekomunikasi, baik BUMN maupun badan usaha swasta lainnya, “Mereka bahu membahu sejak awal tahun 1990. Semua persoalan akses internet tersebut setidaknya mencapai teknologi 4G hingga ke desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Meskipin demikian, Dirut Anang menyatakan masih ada desa dan kelurahan yang belum memiliki akses telekomunikasi dan internet yang layak. “Sayangnya ada sekitar 15 persen desa/kelurahan, lebih dari 83 ribu desa/kelurahan yang sinyalnya katakanlah istilahnya kurang layak khususnya untuk layanan internet, di mana layanan internet ini memerlukan teknologi minimal 2,5G dan 3G, tapi lebih sempurna lagi kalau 4G,” tuturnya.

Mengutip data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirut BAKTI Kominfo menyebutkan, sekitar 12.548 desa yang belum mendapatkan layanan 4G. “Dan BAKTI diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan 3.435 desa atau kelurahan lainnya di non 3T, Kementerian Kominfo intens melakukan koordinasi dengan operator seluler agar bisa menyelesaikan,” tuturnya.

Dirut Anang mengakui target pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia cukup menantang. Apalagi di akhir tahun 2022 ditargetkan semua persoalan berkaitan dengan sinyal, khususnya layanan seluler 4G bisa hadir di 15 persen desa tadi.

“Saudara-saudara kita bisa menikmati. Setidaknya di awal tahun 2023, semuanya bisa menggunakan internet secara layak dan tentunya kualitas yang sangat memadai,” tegasnya.

Acara seminar daring hari pertama menghadirkan tiga narasumber yang membahas tentang Peran Infrastruktur TIK. Selain Dirut BAKTI Kominfo, hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Infomatika Ahmad M. Ramli dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail.