Respons Perkembangan TIK Jadi Tantangan Pemerintah

21 March 2017


Denpasar, Kominfo — Kondisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terus berkembang selangkah lebih maju dari regulasi, menjadi tantangan pemerintah untuk selalu merespons dengan cepat isu-isu terkait TIK. Usaha bersama adalah salah satu cara terbaik.

“Saya yakin tujuan akhir kita bersama cukup jelas, meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan digital serta menggunakan TIK sebagai solusi sekaligus alat untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia,” kata Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI/Duta Besar dan Wakil Tetap RI-Designate untuk Jenewa, Hasan Kleib, pada pembukaan Regional Preparatory Meeting (RPM) di Denpasar, Selasa(21/03/2017).

Lebih lanjut Hasan menyampaikan bahwa sejak akhir tahun 2015, Pemerintah Indonesia menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu prioritas dan menonjolkan signifikansi e-commerce atas pengembangan ekonomi digital dan ekonomi nasional. Prioritas ini tercermin dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 yang bertujuan untuk membentuk kerangka kerja regulator di industri.

“Indonesia, di bawah kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah memetakan strategi dan komponen penting untuk mengembangkan ekonomi digital dan ekosistem melalui implementasi beberapa program,” papar Hasan yang hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Program tersebut di antaranya adalah Program 1000 teknopreneur; 1 juta nama domain bagi UMKM, sekolah, dan pedesaan; serta pengembangan sistem tanda tangan digital SiVION yang bertujuan untuk perlindungan transaksi elektronik.

Rangkaian Regional Preparatory Meeting tersebut akan dilangsungkan pada 21 – 23 Maret 2017 dan membahas proposal dari para delegasi negara anggota ITU, sektor privat, akademisi, dan stakeholders terkait perkembangan TIK di negaranya masing-masing.

Dalam pembukaan RPM tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo, Ismail; Sekretaris Jenderal Kemkominfo Farida Dwi Cahyarini; Sekretaris Jenderal ITU untuk Asia dan Pasifik, serta Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, Brahima Sanou. (VE/VY)

Denpasar, Kominfo — Kondisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terus berkembang selangkah lebih maju dari regulasi, menjadi tantangan pemerintah untuk selalu merespons dengan cepat isu-isu terkait TIK. Usaha bersama adalah salah satu cara terbaik.

“Saya yakin tujuan akhir kita bersama cukup jelas, meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan digital serta menggunakan TIK sebagai solusi sekaligus alat untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia,” kata Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI/Duta Besar dan Wakil Tetap RI-Designate untuk Jenewa, Hasan Kleib, pada pembukaan Regional Preparatory Meeting (RPM) di Denpasar, Selasa(21/03/2017).

Lebih lanjut Hasan menyampaikan bahwa sejak akhir tahun 2015, Pemerintah Indonesia menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu prioritas dan menonjolkan signifikansi e-commerce atas pengembangan ekonomi digital dan ekonomi nasional. Prioritas ini tercermin dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 yang bertujuan untuk membentuk kerangka kerja regulator di industri.

“Indonesia, di bawah kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah memetakan strategi dan komponen penting untuk mengembangkan ekonomi digital dan ekosistem melalui implementasi beberapa program,” papar Hasan yang hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Program tersebut di antaranya adalah Program 1000 teknopreneur; 1 juta nama domain bagi UMKM, sekolah, dan pedesaan; serta pengembangan sistem tanda tangan digital SiVION yang bertujuan untuk perlindungan transaksi elektronik.

Rangkaian Regional Preparatory Meeting tersebut akan dilangsungkan pada 21 – 23 Maret 2017 dan membahas proposal dari para delegasi negara anggota ITU, sektor privat, akademisi, dan stakeholders terkait perkembangan TIK di negaranya masing-masing.

Dalam pembukaan RPM tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo, Ismail; Sekretaris Jenderal Kemkominfo Farida Dwi Cahyarini; Sekretaris Jenderal ITU untuk Asia dan Pasifik, serta Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, Brahima Sanou. (VE/VY)