Jakarta, Kominfo – Pemerintah optimistis jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring dapat beroperasi sebelum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI mendatang. Meskipun dalam pembangunan Palapa Ring di seluruh Indonesia menghadapi tantangan berat, lantaran faktor alam, lokasi geografis, hingga ancaman gangguan keamanan serta kriminalitas. Terutama Palapa Ring Paket Timur yang meliputi empat provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Latief menjelaskan hal tersebut dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo, di Gedung Wisma Nusantara IIMPR/DPR RI, Jakarta, Senin (13/05/2019).
“Permasalahan perolehan lahan adat di Papua ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan Palapa Ring, belum lahi ditambah keadaan Papua yang baru-baru ini terkena bencana banjir bandang. (Namun), Agustus semua sudah beroperasi sesuai yang disebutkan,” ujar Anang Latief.
Dirut BAKTI, Anang mengatakan, saat ini pembangunan Palapa Ring Timur mencapai 96,5% sedangkan Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah sudah selesai 100%. Masih belum selesainya proyek Palapa Ring Timur disebabkan beberapa hambatan. “Sesuai disebutkan Pak Menteri (Kominfo) di Agustus itu insyaallah udah beroperasi semua,” jelasnya.
Menurut Anang, pembangunan Palapa Ring mengalami hambatan berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia Timur. “Terdapat 28 lokasi yang tidak memiliki akses kecuali menggunakan helikopter. Selain itu, serangan dari kelompok di wilayah Papua pun menghambat pembangunan,” ungkapnya.
Melalui tayangan video dokumentasi terkait Palapa Ring Timur pada tanggal 21 Maret lalu, Anang menyampaikan bahwa terdapat serangan tembakan dan pembakaran oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Ruas Tigi – Timika, Papua. “Pasca kerusuhan yang terjadi pada 21 April terdapat tumpukan-tumpukan kabel yang dibakar, sehingga kami berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan apparat TNI untuk pengamanan di semua lokasi di Papua,” terang Anang.
Dirut BAKTI Kominfo menyarakan, penjagaan tidak hanya dilakukan ketika pemasangan tetapi juga pasca pemasangan. Hal itu dikarenakan masih adanya sejumlah fasilitas yang perlu diamankan.
“Selain gangguan dari KKB, ada juga permasalahan karena faktor ketinggian sampai lebih dari 4000 meter dan ada penolakan dari masyarakat. Ada isu listrik diterima membantu kehidupan. Kalau telekomunikasi hati-hati dimata-matai pemerintah,” paparnya.
Selain itu hal yang menghambat penyelesaian pembangunan Palapa Ring Timur adalah terjadinya bencana banjir bandang di Sentani Papua yang membuat helikopter dan material hanyut. Anang Latief juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca pegunungan membuat rata-rata hanya bisa dilakukan selama 3-4 jam dalam satu hari.
“Saat ini masih dikerjakan pemasangan serat optik pada sepanjang 2.600 km. Kendala lainnya, adalah pemasangan microwave, dari 50 site, ada 24 site yang tidak ada akses jalan, sehingga harus ditempuh menggunakan helikopter. Anang juga menceritakan, pada pemasangan serat optik, di jalur Tigi-Timika, ada gangguan keamanan yakni para pekerja proyek serta adanya pembakaran terhadap kabel Fiber Optic (FO) yang akan dipasang,” tuturnya.
Dalam rapat kerja itu, Dirut Anang menambahkan, jaringan sepanjang 12.000 kilometer wilayah geografis Indonesia dapat mengakses internet dengan mudah jika Palapa Ring telah yang meliputi bagian Barat, Tengah dan Timur telah selesai secara keseluruhan. “Dengan begitu, proses penyebaran informasi akan menjadi lebih mudah,” tuturnya menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dimulai pukul 16.11 WIB. Dalam rapat itu hadir Menteri Kominfo Rudiantara beserta pejabat eselon I Kementerian Kominfo serta 20 orang anggota Komisi I DPR RI dari 9 fraksi. Rapat Kerja kali ini membahas Evaluasi Sosialisasi dan Pemanfaatan Program Palapa Ring, Pembangunan Satelit SATRIA, Pengamanan Infrastruktur Teknologi dalam Pemilu Serentak 2019, serta isu aktual bidang komunikasi dan informatika.
Dalam Rapat Kerja yang ditutup pukul 18:21 WIB itu disepakati mengenai kebutuhan untuk membuat sistem yang komprehensif terkait perumusan tarif, time line, dan manfaat ekonomi Jaringan Palapa Ring bagi masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal serta penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar dapat selesai sesuai waktu yang direncanakan. (hm.ys)
