Kota Jambi Kembali Pertahankan Opini WTP Untuk ke 3 Kalinya

31 May 2019


JAMBI – Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah memang menjadi bulan yang penuh berkah dan berlimpah anugerah bagi Pemerintah Kota Jambi. Keberkahan itu pun semakin terasa dengan kembali diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi tahun 2018 yang bertepatan pula dengan momentum Ulang Tahun ke-73 Pemerintah Kota Jambi dan hari jadi ke-618 Tahun Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, yang jatuh pada tanggal 17 dan 28 Mei lalu.

Penetapan opini WTP yang berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jambi, Rabu siang (29/5) itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Hery Ridwan S.E., M.M., Ak., CA. Selain dihadiri pejabat dan auditor BPK RI Perwakilan Jambi, tampak pula hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, Sekda Kota Jambi Budidaya, Inspektur Kota Jambi Hafni Ilyas dan Kepala BPKAD Kota Jambi Deky Subianda.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menjelaskan, bahwa pemeriksaan BPK RI dilaksanakan dengan mengacu pada akuntabilitas kinerja keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Kota Jambi tahun 2018 tersebut, diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi atas raihan opini tersebut, Kepala Perwakilan Hery Ridwan juga memberikan catatan-catatan penting untuk dipedomani dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAKIP), efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, ditempat yang sama, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, selain menyampaikan apresiasinya juga mengungkapkan bahwa WTP kali ketiga ini merupakan hadiah terindah di bulan suci Ramadhan dan kado istimewa hari jadi Pemerintah Kota Jambi yang patut dipertahankan dan terus dijaga dimasa yang akan datang.

“WTP yang diterima Pemkot Jambi ini tentu saja merupakan hadiah terindah dibulan suci Ramadhan dan juga menjadi kado istimewa di hari jadi ke-73 Pemerintah Kota Jambi, atas prestasi itu kita juga tidak boleh terlalu euforia, ini jadi beban kita kedepan untuk mempertahankannya, karena mempertahankan jauh lebih sulit. Saya harap OPD terus bekerja mempertahankannya dengan pola kerja dan sistem akuntabilitas yang telah dibangun selama ini,” ujarnya.

Fasha juga mengungkapkan, raihan opini WTP tersebut selain merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Jambi, juga atas dukungan dari BPK RI perwakilan Jambi dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi.

“Terima kasih juga kepada BPK RI Perwakilan Jambi yang telah membimbing kami melakukan perbaikan kedepannya. Dan terima kasih juga kepada BPKP Perwakilan Jambi yang juga telah melakulan pendampingan sehingga administrasi aset Kota Jambi dapat kita tertibkan. Semoga langkah ini akan terus terjaga untuk meraih WTP ditahun yang akan datang,” pungkasnya.

Terkait dengan raihan supremasi WTP tersebut, apresiasi pun muncul dari berbagai pihak, termasuk seperti yang disampaikan Ekonom Jambi yang juga akademisi Universitas Jambi Profesor Syamsurizal Tan.

Prof Tan mengatakan, salah satu kriteria pembangunan daerah terukur dari output yang diperoleh dari sistem keuangan yang benar. Hal ini telah dibuktikan pemerintah Kota Jambi, melalui penilaian yang dilakukan BPK RI Perwakilan Jambi.

“Ini terbukti, selama periode pertama dan memasuki periode kedua ini, dibawah kepemimpinan Syarif Fasha Pemerintah Kota Jambi mampu meraih unqualified opinion, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut” katanya, kemarin (30/5).

Ia menambahkan, keberhasilan Pemerintah Kota Jambi tersebut bukan hanya tampak dari fisik semata, tapi juga dibuktikan dengan proses akuntabilitas keuangan yang sudah benar sesuai dengan perundang-undangan.

Menurutnya raihan opini WTP Pemerintah Kota Jambi itu tak lepas dari peran pimpinan yang “memanage” pemerintahan dengan baik, hingga mampu membawa Kota Jambi bangkit dengan cepat, diantara banyaknya persoalan yang kompleks, termasuk persoalan penataan aset yang sebelumnya tidak kunjung selesai bertahun-tahun lamanya.

“Kota Jambi kini telah keluar dari persoalan masa lalunya dengan manajemen pemerintahan yang lebih baik. Yang penting itu komandannya (Wali Kota-red). Jadi komandannya harus mampu memimpin, mengarahkan OPD untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.

Opini WTP yang merupakan kali ketiga berturut-turut diraih Pemerintah Kota Jambi tersebut, memang tidak terlepas dari kesungguhan dan integritas jajaran Pemerintahan Kota Jambi yang telah ditanamkan dimasa kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha selama ini. Setidaknya hal itu tampak pada objek penilaian LKPD Kota Jambi tahun 2018 tersebut yang dinilai telah mampu disajikan dengan baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAKIP), efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga akhirnya berhasil meraih WTP untuk kali ketiga, yang sebelumnya supremasi itu juga telah diraih pada objek pemeriksaan LKPD tahun 2016 dan 2017 lalu.

SUMBER: BAG. HUMAS SETDA KOTA JAMBI.


JAMBI – Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah memang menjadi bulan yang penuh berkah dan berlimpah anugerah bagi Pemerintah Kota Jambi. Keberkahan itu pun semakin terasa dengan kembali diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi tahun 2018 yang bertepatan pula dengan momentum Ulang Tahun ke-73 Pemerintah Kota Jambi dan hari jadi ke-618 Tahun Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, yang jatuh pada tanggal 17 dan 28 Mei lalu.

Penetapan opini WTP yang berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jambi, Rabu siang (29/5) itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Hery Ridwan S.E., M.M., Ak., CA. Selain dihadiri pejabat dan auditor BPK RI Perwakilan Jambi, tampak pula hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, Sekda Kota Jambi Budidaya, Inspektur Kota Jambi Hafni Ilyas dan Kepala BPKAD Kota Jambi Deky Subianda.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menjelaskan, bahwa pemeriksaan BPK RI dilaksanakan dengan mengacu pada akuntabilitas kinerja keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Kota Jambi tahun 2018 tersebut, diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi atas raihan opini tersebut, Kepala Perwakilan Hery Ridwan juga memberikan catatan-catatan penting untuk dipedomani dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAKIP), efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, ditempat yang sama, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, selain menyampaikan apresiasinya juga mengungkapkan bahwa WTP kali ketiga ini merupakan hadiah terindah di bulan suci Ramadhan dan kado istimewa hari jadi Pemerintah Kota Jambi yang patut dipertahankan dan terus dijaga dimasa yang akan datang.

“WTP yang diterima Pemkot Jambi ini tentu saja merupakan hadiah terindah dibulan suci Ramadhan dan juga menjadi kado istimewa di hari jadi ke-73 Pemerintah Kota Jambi, atas prestasi itu kita juga tidak boleh terlalu euforia, ini jadi beban kita kedepan untuk mempertahankannya, karena mempertahankan jauh lebih sulit. Saya harap OPD terus bekerja mempertahankannya dengan pola kerja dan sistem akuntabilitas yang telah dibangun selama ini,” ujarnya.

Fasha juga mengungkapkan, raihan opini WTP tersebut selain merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Jambi, juga atas dukungan dari BPK RI perwakilan Jambi dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi.

“Terima kasih juga kepada BPK RI Perwakilan Jambi yang telah membimbing kami melakukan perbaikan kedepannya. Dan terima kasih juga kepada BPKP Perwakilan Jambi yang juga telah melakulan pendampingan sehingga administrasi aset Kota Jambi dapat kita tertibkan. Semoga langkah ini akan terus terjaga untuk meraih WTP ditahun yang akan datang,” pungkasnya.

Terkait dengan raihan supremasi WTP tersebut, apresiasi pun muncul dari berbagai pihak, termasuk seperti yang disampaikan Ekonom Jambi yang juga akademisi Universitas Jambi Profesor Syamsurizal Tan.

Prof Tan mengatakan, salah satu kriteria pembangunan daerah terukur dari output yang diperoleh dari sistem keuangan yang benar. Hal ini telah dibuktikan pemerintah Kota Jambi, melalui penilaian yang dilakukan BPK RI Perwakilan Jambi.

“Ini terbukti, selama periode pertama dan memasuki periode kedua ini, dibawah kepemimpinan Syarif Fasha Pemerintah Kota Jambi mampu meraih unqualified opinion, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut” katanya, kemarin (30/5).

Ia menambahkan, keberhasilan Pemerintah Kota Jambi tersebut bukan hanya tampak dari fisik semata, tapi juga dibuktikan dengan proses akuntabilitas keuangan yang sudah benar sesuai dengan perundang-undangan.

Menurutnya raihan opini WTP Pemerintah Kota Jambi itu tak lepas dari peran pimpinan yang “memanage” pemerintahan dengan baik, hingga mampu membawa Kota Jambi bangkit dengan cepat, diantara banyaknya persoalan yang kompleks, termasuk persoalan penataan aset yang sebelumnya tidak kunjung selesai bertahun-tahun lamanya.

“Kota Jambi kini telah keluar dari persoalan masa lalunya dengan manajemen pemerintahan yang lebih baik. Yang penting itu komandannya (Wali Kota-red). Jadi komandannya harus mampu memimpin, mengarahkan OPD untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.

Opini WTP yang merupakan kali ketiga berturut-turut diraih Pemerintah Kota Jambi tersebut, memang tidak terlepas dari kesungguhan dan integritas jajaran Pemerintahan Kota Jambi yang telah ditanamkan dimasa kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha selama ini. Setidaknya hal itu tampak pada objek penilaian LKPD Kota Jambi tahun 2018 tersebut yang dinilai telah mampu disajikan dengan baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAKIP), efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga akhirnya berhasil meraih WTP untuk kali ketiga, yang sebelumnya supremasi itu juga telah diraih pada objek pemeriksaan LKPD tahun 2016 dan 2017 lalu.

SUMBER: BAG. HUMAS SETDA KOTA JAMBI.