11 January 2017
Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 06/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Uji Publik RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

 

Kementerian Kominfo akan melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Tanggapan dan masukan publik dapat disampaikan melalui email lida001@kominfo.go.id dan pranatahumas@kominfo.go.id selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2017.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat danAngka Kreditnya yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Hubungan Masyarakat (JFPH).

Pedoman penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan pedoman penghitungan yang disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan indikator antara lain: program kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; kondisi geografis dan demografis..

Langkah-langkah penyusunan Formasi JFPH ini dilakukan dengan menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan, menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan dengan menggunakan menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam.

Diharapkan melalui RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini dapat diperoleh keseragaman tata cara penghitungan formasi JFPH di setiap jabatan JFPH baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah

RPM Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ini terdiri dari 4 pasal, dan 1 lampiran yang terdiri dari 2 bab, sebagai berikut:

  1. Bab I: Ketentuan Umum, berisi pengertian Pranata Hubungan Masyarakat, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Humas Keterampilan, Pranata Humas Keahlian, Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Formasi, Formasi JFPH, dan Penghitungan Formasi JFPH
  2. Bab II: Tata Cara Penghitungan Formasi JFPH, berisi prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan formasi, disertai contoh penghitungan formasi JFPH sesuai dengan jabatannya.

 

Jakarta, 11 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

  



10 January 2017
Uji Publik RPM Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. 05/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Uji Publik RPM Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

 

Kementerian Kominfo akan melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Tanggapan dan masukan publik dapat disampaikan melalui email lida001@kominfo.go.id dan pranatahumas@kominfo.go.id selambat-lambatnya tanggal 24 Januari 2017.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya yang menyebutkan bahwa tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pranata Humas ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pimpinan instansi Pembina jabatan fungsional pranata humas.

RPM ini berisi 5 Bab, 35 Pasal dan 6 lampiran yang mengatur ketentuan antara lain sebagai berikut:

  1. Bab I: pendahuluan
  2. Bab II: Tata Kerja Tim Penilai
  3. Bab III: Sekretariat Tim Penilai
  4. Bab IV: Tata Cara Penilaian
  5. Bab V: Ketentuan Penutup.

Jakarta, 10 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

  



8 March 2016
Siaran Pers Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek Palapa Ring Paket Tengah

Jakarta, 4 Maret 2016 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, selaku Ketua Komite Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menyatakan Proyek Palapa Ring Paket Tengah adalah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang tercepat progresnya.

Baca selengkapnya

  



8 March 2016
Siaran Pers Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek Palapa Ring

Image

Jakarta, 29 Februari 2016 – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), pada hari ini menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dengan PT. Palapa Ring Barat (konsorsium Moratel – Ketrosden Triasmitra) dengan nilai proyek sebesar Rp. 1,28 Triliun. Proyek Palapa Ring ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Baca selengkapnya

  



8 March 2016
Siaran Pers Tentang Klarifikasi Kemkominfo mengenai Rencana Pemblokiran Situs Tumblr

Image

(Jakarta, 17 Februari 2016) – Sehubungan dengan pemberitaan tentang wacana pemblokiran beberapa situs terutama Tumblr oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di media massa yang kami anggap simpang-siur maka pada kesempatan ini kami sampaikan kembali poin-poin yang penting ditegaskan ulang, terutama yang menyangkut Tumblr:

  1. Panel Pornografi, Kekerasan pada Anak, dan Keamanan Internet yang bersidang menemukan unsur pornografi pada beberapa dari 477 situs yang terlapor, termasuk Tumblr.
  2. Memang konten pornografi tidak terdapat pada seluruh akun Tumblr, namun sampai saat ini tidak memungkinkan bagi operator dan Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemblokiran per akun sehingga kami meminta kepada Thumblr untuk melakukan penyesuaian konten yang ada sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
  3. Kepada Tumblr telah kami kirimkan surat untuk melakukan self-censorship terhadap konten pornografi kepada akun-akun yang memanfaatkan layanan tersebut.
  4. Panel masih akan mengadakan rapat lanjutan guna mengevaluasi sejauh mana hasil kesepakatan tersebut dapat dijalankan.
  5. Hasilnya akan diserahkan kepada Kemkominfo sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Demikian, semoga mengklarifikasi pemberitaan seolah-olah Menteri Komunikasi dan Informatika sudah menetapkan pemblokiran terhadap situs-situs yang diusulkan diblokir oleh Panel.