Demokrasi Sistem Paling Cocok untuk Indonesia

19 September 2019


Jambi, Kominfo – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

Hal ini disampaikan Wawan berdasarkan hasil riset persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni lalu.

“Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai Negara Demokrasi Terbesar Ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India,” kata Wawan pada acara Utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia Dalam Rangka Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Jambi, Kamis (19/9/2019).

Wawan mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Dirinya juga menyatakan kalau demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan.

Sejalan dengan proses demokrasi tersebut, sejak Tahun 2009, Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

“IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi riil atas realitas sosial-politik yang terjadi,” kata Wawan.

Menurutnya, tantangan untuk membangun IDI adalah menerjemahkan seluruh kerangka konseptual tentang demokrasi ke dalam konsep yang lebih operasional berupa Aspek, Variabel dan Indikator IDI yang diukur.

Dalam pengukuran IDI Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, telah diselesaikan seluruh tahapan mulai dari Koding Koran, Koding Dokumen, FGD, Wawancara Mendalam, Verifikasi dan Skoring, serta Rilis IDI yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu.

“Angka capaian IDI Tahun 2018 sebesar 72,39 atau mengalami kenaikan 0,28 poin dibanding capaian IDI Tahun 2017 yakni 72,11. Angka capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam kategori ‘Sedang’, yaitu pada kisaran 60-80,” kata Wawan.

Wawan mengungkapkan, kedepannya, tantangan politik kita semakin besar seiring dengan makin kompleksnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya berharap hasil pengukuran IDI menjadi kontribusi penting dalam menata pembangunan politik di Indonesia.

“Begitu pula besar harapan kita agar para pengambil kebijakan khususnya para perencana di daerah, akan semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun program pengembangan demokrasi di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Jambi, Kominfo – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

Hal ini disampaikan Wawan berdasarkan hasil riset persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni lalu.

“Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai Negara Demokrasi Terbesar Ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India,” kata Wawan pada acara Utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia Dalam Rangka Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Jambi, Kamis (19/9/2019).

Wawan mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Dirinya juga menyatakan kalau demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan.

Sejalan dengan proses demokrasi tersebut, sejak Tahun 2009, Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

“IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi riil atas realitas sosial-politik yang terjadi,” kata Wawan.

Menurutnya, tantangan untuk membangun IDI adalah menerjemahkan seluruh kerangka konseptual tentang demokrasi ke dalam konsep yang lebih operasional berupa Aspek, Variabel dan Indikator IDI yang diukur.

Dalam pengukuran IDI Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, telah diselesaikan seluruh tahapan mulai dari Koding Koran, Koding Dokumen, FGD, Wawancara Mendalam, Verifikasi dan Skoring, serta Rilis IDI yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu.

“Angka capaian IDI Tahun 2018 sebesar 72,39 atau mengalami kenaikan 0,28 poin dibanding capaian IDI Tahun 2017 yakni 72,11. Angka capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam kategori ‘Sedang’, yaitu pada kisaran 60-80,” kata Wawan.

Wawan mengungkapkan, kedepannya, tantangan politik kita semakin besar seiring dengan makin kompleksnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya berharap hasil pengukuran IDI menjadi kontribusi penting dalam menata pembangunan politik di Indonesia.

“Begitu pula besar harapan kita agar para pengambil kebijakan khususnya para perencana di daerah, akan semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun program pengembangan demokrasi di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.